News

Kenaikan Iuran BPJS-KIS

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS kesehatan dinaikkan per satu Januari 2020 dengan alas an utamanya yaitu untul menutupi deficit anggaran. Lalu, apa saja dampak dari kenaikan iuran BPJS kesehatan?

Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ada beberapa macam, ada PBI dan Non PBI. PBI dilakukan perubahan pada 1 Agustus 2019 dari iuran yang semula 23 ribu menjadi 42 ribu. PBI ini terdiri atas PBI APBN yang 96,8 juta ditambah PBI APBD atau penduduk yang didaftar oleh Pemda 37 juta. Semua perubahan iuran yang 19 ribu itu ditanggung pemerintah pusat untuk periode Agustus sampai Desember. Pemerintah konsen untuk menyatakan bahwa harus ada shortcut terhadap  masalah pembiayaan pembayaran BPJS ke Rumah Sakit. Makanya dilakukan kenapa periodenya digeser mundur dari 1 Agustus sampai dengan  Desember nanti. Yang kedua ada pekerja penerima upah pemerintah pusat  ASN pusat  dan TNI, Polri itu  dilakukan penyesuaian juga untuk dulunya 2% dan 3% menjadi  1% dari pekerja 4% oleh pemberi kerja atau pemerintah. Artinya kontribusi pemerintah menjadi semakin banyak dan semakin besar dan diberlakukan mulai 1 Oktober 2019. Baru yang rincian selanjutnya akan terjadi nanti di 1 Januari 2020. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah deficit yang dihadapi oleh BPJS kesehatan itu clear. Karena jika melihat balik peraturan pemerintah  87 tahun 2013, 1, penyesuaian iuran  2,penyesuaian manfaat dan 3, suntikan dana. Pemerintah mencoba dengan penyesuaian iuran  karena selama ini dengan penyesuaian manfaat banyak resistensi yang terjadi bahwa menganggap karena ini sudah program jalan sudah tahun ke 6 sehingga jangan sampai ada pengurangan terhadap benefit dan yang lain-lain. Contoh ketika BPJS menerapkan ada melakukan pengaturan terhadap kasus katarak, kasus rehap medic tantangannya luar biasa, dikembalikan soal itu. Tetapi orang tidak pernah berfikir bahwa pembiayaan JKN itu ada limitasinya, sehingga harapannya ketika pemerintah melakukan penyesuaian itu untuk memastikan bahwa program ini tetap bisa diakses masyarakat, masyarakat terlindungi dan BPJS Kesehatan itu mengapreasi pemerintah bahwa program ini bisa berjalan untuk kepentingan lebih banyak.

Baca Juga ...   Beberapa Hal Yang Selalu Luput Dari Cowok Yang Memilih Untuk Menikah

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah resmi setelah Presiden Joko Widodo meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Akibat dari kenaikan iuran BPJS muncul beberapa dampah, diantaranya meningkatnya jumlah peserta non aktif kemudian aka nada penurunan kelas peserta dan calon peserta karena enggan untuk membayar karena peningkatannya yang begitu besar. Untuk mengantisipasi itu maka BPJS kesehatan harusnya memastikan untuk kualitas pelayanan peserta lebih baik lagi. Karena dengan kenaikan jumlah iuran BPJS Kesehatan maka aka nada perbaikan arus kas pada BPJS Kesehatan.

Banyak masyarakat yang memilih untuk menurunkan kelasnya, karena kenainan iuran BPJS kesehatan cukup signifikan. Kenaikan 100% untuk kelas 1 dari 80.000 menjadi 160.000, bahkan lebih dari 100% untuk kelas dua yaitu dari 51.000 menjadi 110.000, lebih kecil kenaikan untuk kelas 3 yaitu sebesar 25.500 menjadi 42.000. Dari kantor cabang BPJS sebanyak 127 memang ada fenomena itu dimana masyarakat memilih untuk menururnkan kelasnya. Perbendaan kelas itu hanya soal benefit non medis. Manfaat medis sama, seperti penyakit kanker, jantung semua pengobatannya sama, dokter juga sama hanya perbedaan benefitnya. Ini menjadi tantangan, untuk ke depan Rumah Sakit juga harus berbenah.

Baca Juga ...   Anak Sangat Membutuhkan Stimulus Kasih Sayang

Baca Juga Yang Ini:

zvr
Reaksi kamu

Join The Discussion

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.